Foto: Jaring Aspirasi: Ketua DPRK Jayapura Ruddy Bukanaung saat menggelar reses di hari kelima masa persidangan I tahun 2025 di Pasar Pharaa Sentani, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, kemarin
Sentani, sentani.news – Guna menghimpun aspirasi masyarakat di daerah pemilihan (Dapil) II Kabupaten Jayapura, Ketua DPRK Jayapura, Ruddy Bukanaung menggelar reses yang dimulai 22 Januari 2025 sampai dengan 31 Januari 2025.
Ruddy, sapaan akrabnya mengaku banyak menerima aspirasi masyarakat saat melaksanakan reses di hari kedua hingga hingga kelima reses masa persidangan I tahun 2025. Mayoritas terkait persoalan pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi dan juga beberapa aspirasi infrastruktur pembangunan dasar lainnya, seperti jalan dan kebersihan lingkungan, serta penataan pasar.
“Jadi, kegiatan reses ini bertujuan untuk mendengar langsung aspirasi masyarakat, apa saja yang mereka butuhkan dan harapkan. Ada beberapa tempat yang sudah saya kunjungi di Dapil II saat reses di hari kedua hingga hari kelima, seperti di Kelurahan Hinekombe, Kelurahan Dobonsolo,” terang Ruddy kepada wartawan media online ini di Kota Sentani, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, kemarin.
“Kemudian, dilanjutkan ke hari berikutnya di Yahim, Kenzio, Hobong, Yoboi dan pada 30 Januari yang merupakan hari terakhir dari kegiatan reses itu saya sempatkan mengunjungi masyarakat para pedagang yang ada di Pasar Pharaa Sentani, terus saya melanjutkan kunjungan di Kampung Yobeh dan lokasi reses terakhir itu di Kampung Ifar Besar,” ujarnya menambahkan.
Politisi Partai Nasional Demokrat (NasDem) Kabupaten Jayapura ini menyadari bahwa persoalan yang paling krusial di Kabupaten Jayapura khususnya di Dapil II, yakni terkait infrastruktur dasar seperti jalan lingkungan dan pendidikan.
“Jadi, usulan dari masyarakat itu cukup banyak saat kami melakukan reses selama lima hari. Kemungkinan kurang lebih ada 30 usulan yang disampaikan oleh masyarakat terkait mendapatkan program – program dari pemerintah, baik itu aspirasi secara pembangunan fisik maupun secara kebijakan,” akunya.
Misalnya masalah penataan Pasar Pharaa Sentani, Ruddy menyebut, penataan pasar sebagai pemanfaatan ruang bagi para pedagang di Pasar Pharaa itu bisa tersedia. Sehingga, warga setempat dalam hal ini pelaku pasar (pedagang) mulai dari penjual ikan, penjual sembako, penjual pecah belah, penjahit dan mama-mama Papua yang jualan di pelataran pasar, seperti jualan sayur, jualan sagu dan ikan asar, serta lain sebagainya itu mereka meminta atau menyampaikan akan kebutuhan adanya penataan pasar.
“Supaya pemanfaatan ruang-ruang itu cukup tersedia bagi mereka. Karena ini menyangkut kenyamanan para pengunjung pasar. Jadi, kalau bisa di tata lebih baik lagi kedepannya dengan harapan bisa meningkatkan jumlah pengunjung di Pasar Pharaa dan juga bisa memberikan dampak positif bagi para pedagang dengan meningkatnya jumlah pendapatan mereka,” sebutnya.
Kemudian, ia juga menyampaikan persoalan yang diusulkan para pedagang terkait dengan aspirasi tata kelola sampah di areal pasar. Hal itu terbukti masih seringnya sampah menumpuk di depan pasar, yang membuat para pengunjung merasa risih saat datang belanja di pasar.
“Selanjutnya, ada juga usulan dari sisi keamanan di dalam pasar. Yang mana, mereka membutuhkan renovasi pagar lingkungan pasar itu yang mengalami ambruk atau rubuh kurang lebih sepanjang 60 meter,” bebernya.
Karena itu, kedepannya Ruddy akan mengoptimalkan pengawasan di Pasar Pharaa Sentani, sehingga mendapatkan perhatian serius dari pemerintah, terutama infrastruktur pembangunan pagar lingkungan pasar yang merupakan kewenangan dari instansi terkait. “Sebagai perwakilan masyarakat yang ada di Dapil II di legislatif, saya akan perjuangkan aspirasi mereka,” tegas Ruddy.
Pria yang juga Ketua PTMSI Kabupaten Jayapura ini juga berkomitmen akan bersinergi dengan pemerintah dalam hal ini instansi terkait, sehingga semua proses pembangunan dapat terealisasi dan diawasi dengan baik, sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat.
“Semua usulan dari masyarakat di Dapil II ini saya akan bawa ke forum rapat di DPRK Jayapura, dengan harapan usulan dari masyarakat ini bisa direalisasikan pemerintah melalui wujud pembangunan,” jelas Ruddy Bukanaung, yang juga Ketua Kerukunan Keluarga Kawanua (KKK) Kabupaten Jayapura ini. (FZM)