Foto: Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Jayapura, Ruddy Bukanaung.
Sentani, sentani.news – Pemotongan anggaran belanja daerah akibat adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi keuangan ini sedang menjadi topik diskusi di kalangan anggota dewan di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Jayapura.
Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Negara mendapatkan perhatian serius dari Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Jayapura.
Sebagai informasi, imbas dari kebijakan efisiensi anggaran tersebut, pemerintah pusat memangkas kurang lebih sekitar Rp 73 miliar untuk Kabupaten Jayapura.
Dana yang terpangkas tersebut merupakan Dana Alokasi Umum (DAU) dan juga Dana Alokasi Khusus (DAK) di bidang Pekerjaan Umum (PU).
Sehingga, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Jayapura, Ruddy Bukanaung pun angkat bicara perihal kebijakan efisiensi anggaran tersebut.
Ruddy Bukanaung, selaku Ketua DPRK Jayapura dari Fraksi NasDem ini menginginkan agar dapat lebih memprioritaskan anggaran belanja daerah kepada program-program kegiatan yang berskala prioritas.
Lanjutnya, Ruddy Bukanaung menyatakan, “Terkait dengan langkah-langkah Pemerintah Kabupaten Jayapura, untuk melakukan penyesuaian APBD tahun 2025 ini, kami dari DPRK Jayapura sepenuhnya mendukung langkah-langkah dari pemerintah daerah tersebut, guna melakukan realokasi anggaran sehubungan dengan turunnya Inpres Nomor 1 Tahun 2025 dan tindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 29 Tahun 2025,”.
“Kami berharap pemkab bisa memprioritaskan anggaran untuk sektor-sektor yang skala prioritas dan juga belanja-belanja kegiatan yang masih bisa ditangguhkan, itu kami rekomendasikan agar ditangguhkan dulu,” ujarnya.
Selain itu, Ruddy juga berharap, kebijakan efisiensi anggaran itu tidak mengganggu sirkulasi ekonomi masyarakat di akar rumput. Sebab, dirinya menilai, perputaran ekonomi di masyarakat bawah cukup banyak menopang perekonomian selama ini.
Untuk itu, Legislator Partai NasDem Kabupaten Jayapura inipun meminta kepada Pemkab Jayapura agar lebih kreatif mencari sumber-sumber anggaran lain, untuk menutupi kekosongan anggaran imbas dari kebijakan efisiensi tersebut.
Ketua Kerukunan Keluarga Kawanua (KKK) Kabupaten Jayapura itu pun mendesak pemerintah daerah untuk memprioritaskan anggaran yang mendukung kesejahteraan masyarakat.
“Kesejahteraan rakyat harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan anggaran. Jangan sampai efisiensi anggaran justru mengorbankan program yang seharusnya meningkatkan kesejahteraan mereka,” pungkas Ruddy Bukanaung yang juga Ketua PTMSI Kabupaten Jayapura ini dibalik telepon selulernya. (FZM)